Ekonomi
kerakyatan adalah system perekonomian yang di bangun dengan kekuatan dari
ekonomi rakyat. Ekonomi kerakyatan merupakan suatu kegiatan ekonomi yang
bisa memberikan suatu kesempatan bagi masyarakat lain untuk bisa
berpartisipasi sehingga perekonomian tersebut bisa terlaksana dan dapat
berkembang dengan baik.
Manfaat Ekonomi kerakyatan
1.
Rakyat yang kurang mampu bisa mendapatkan suatu perlakuan hukum yang sama
atau secara adil dalam masalah perekonomian.
2.
Dapat memberikan perhatian yang lebih pada rakyat kecil melalui berbagai
macam program operasional yang nyata.
3.
Sistem ekonomi ini bisa mewujudkan kedaulatan rakyat.
Manfaat yang didapatkan kepada rakyat
sangatlah membantu masyarkat dalam menghidupi kehidupan sehatri-hari dimana
akan terfokuskan kepada kerakyatanya. Namun dari manfaat adanya ekonomi
kerakyatan adanya kekurangan yang dimiliki ekonomi kerakyatan ini seperti
adanya prakti membagik bagi-bagi uang kepada rakyat dimana hal inipun tidak
dapat mmebuat kesejahtraan rakyat secara sempurna atau dominan. Dengan adanya
ekonomi kerakyatan pengawasan dalam kebijakan atau kegiatan ini sangatlah harus
ditingkatkan itulah yang di dapatkan dalam ekomi kerakyatan dan lainhalnya
ekonomi lain seperti ekonomi pancasila
Ekonomi
pancasila atau Sistem Ekonomi
Pancasila (SEP) merupakan sistem ekonomi yang digali dan dibangun dari
nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat Indonesia. Beberapa prinsip dasar yang
ada dalam SEP tersebut antara lain berkaitan dengan prinsip kemanusiaan,
nasionalisme ekonomi, demokrasi ekonomi yang diwujudkan dalam ekonomi
kerakyatan, dan keadilan Ekonomi Pancasila dapat dianggap sebagai contoh sistem
ekonomi campuran atau cara ketiga mengelola sistem ekonomi. Ekonomi
Pancasila dipandang sebagai penyeimbang pendekatan neoklasik yang mempromosikan
individualisme dan pasar bebas yang mengadaptasi nilai-nilai masyarakat
Indonesia, termasuk nilai-nilai agama, budaya, adat istiadat dan norma-norma
seperti kelebihan dan kekurangan ekonomi
pancasila.
Yang memiliki karakterisitik:
Yang memiliki karakterisitik:
1.
Pengembangan kooperatif
2.
Komitmen terhadap ekuitas
3.
Kebijakan ekonomi nasionalis
4.
Perencanaan terpusat
5.
Implementasi terdesentralisasi
Kebijakan-kebijakan atau system
perekonomian yang ada diindonesia salah satunya terfokus pada bidang
transportasi. Salah satu dari transportasi itu ialah Transportasi darat. Transportasi
darat adalah segala bentuk transportasi menggunakan jalan untuk
mengangkut penumpang atau barang. Bentuk awal dari transportasi darat adalah
menggunakan kuda, keledai atau bahkan manusia untuk membawa barang melewati
jalan setapak. Seiring dengan berkembangkan perdagangan, jalan diratakan atau
dilebarkan untuk mengakomodir aktivitas. Roda kemudian ditemukan. Transportasi
darat yang mengambil pada ekonomi kerakyatan ada trasnportasi masal seperti
Transjakarta,commuter line hingga yang sedang dibangun adalah MRT dan LRT. Dari
sebagian transportasi tersebut terdapat karakterisitik adanya transportasi
tersebut dari ekonomi kerakyatan ataupun ekonomi pancasila.harga yang murah di
transportasi masal dimana dapat di jangkau oleh rakyat dengankenyaman yang
sangat lumayan didapati dari harga tersebutnamun dengan harga yang murah belum
dapat menyumpunrakan dari segi prasana dan kkkurangnya armada untuk memenuhi
permintaan dari masyarakat sehingga kata “berdesakan” selalu terucap di bahasan
transportasi masal.
Teknik
analsiis kebijakan publik diindonesia ini dapat menggunakan teknik oleh William
dun dan Menurut William N Dunn Analis
kebijakan terbagi menjadi tiga tipe analis yaitu :
Analis
yang berorientasi pada disiplin (Discipline-oriented analysts). Kelompok orang/
para ilmuan pollitik dan sosiologi yang berusaha mengembangkan dan menguji
teori yang didasarkan pada teori dan konsekwensi-konsekwensi kebijakan serta
jarang mengidentifikasi tujuan-tujuan dan sasaran spesifik dari para pembuat
kebijakan dan tidak melakukan usaha apapun untuk membedakan variable-variable
kebijakan yang merupakan hal yang dapat diubah melalui manipulasi kebijakan dan
variable situasional yag tidak dapat dimanipulasi. Analis yang berorietasi pada masalah (Problem-oriented
analysts). Kelompok orang/ para ilmuan yang berusaha menerangkan sebab-sebab
dan konsekuensi dari kebijakan, serta tidak memperhatikan pengembangan dan
pengujian teori-teori yang dianggap penting didalam disiplin lmu sosial, tetapi
lebih memperhatikan variable yang dapat dimanipulasi oleh pembuat kebijakan.
Orientasi masalahnya jarang menyajikan informasi mengenai tujuan dan sasaran
kebijkan yang spesifik karena masalah yang dianalisis bersifat umum. Lain hal
analisi pengimplementasian di kebijakan public juag diperlukan yang dapat di[akai teknikoleh Model
pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan Van Meter dan Van Horn
disebut dengan A Model of the Policy Implementation (1975). Proses
implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu
pengejewantahan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk
meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam
hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan
berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan
publik. Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa
variabel yang saling berkaitan, variable-variabel tersebut yaitu:
1.
Standar dan sasaran kebijakan/ukuran
dan tujuan kebijakan
2.
Sumber daya
3.
Karakteristik organisasi pelaksana
4.
Sikap para pelaksana
5.
Komunikasi antar organisasi terkait
dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
6.
Lingkungan sosial, ekonomi dan
politik
Dalam
penganalisisan kebijakan yang didapat dari analisis wiliam dun dan van meter.
Dapat kita pahami bahwa adanya kebijakan publik yang berpihak kepada masyarakat
yang selama ini sudah dijalani diindonesia. Yangdapat di analisis dan
pengimplemtasianya seperti Bantuan Langsung Tunai, BBM 1 harga, Paket kebijakan
ekonomi 2 yang terfokus kepada peningkatan investasi dibidang property yang
dapat berguna kepada masyrakat yaitu mudahnya masyarakat mendapatkan rumah
dengan program rumah murah dipaket kebijakan ini. Pengimplemtasian di
kkebijakan pemerintahan ada yang sangat bermanfaat kepada masyarakat namun ada
dampak kurang baik pada kesejahtraan rakyat salah satunya yaitu Bantuan
Lkangsun Tunai dimana masyarakat akan mendapatkan dana dari pemerintah namun
lain hal itu tidaklah membuat kesejahtraan langsung kepada rakyat daeri hal
itu.
Didalam bidang tranportasi kebijakan
transportasi darat selama ini mendampakan positif da nada negative di berbagai
pihak seperti :
Kebijakan Ganjil genap
Kebijakan
ganjil genap di beberapa jalan protocol dan tol di jakarta dan daerah lainya.
Memiliki dampak positif terhadap tingkat kemacetan. Dimana tingkat kemacetan
menurut Satlantas dampak adanya ganjil genap menurunkan tingkat kemacetan di
daerah ganjil genap.
Kebijakan penerapan transportasi
Online
Kebijakan
yang tertuang di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Peraturan Menteri
Perhubungan (Permenhub) Nomor 32 Tahun 2016 terkait Penyelenggaraan Angkutan
Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek. Merupakan dasar
legalnya tranportasi online sehingga transportasi online dapat beroperasi di
indonesia. Transportasi yang sangat memudahkan masyarakat untuk memanfaatkan
fasilitas ini sangatlah mmebuat masyarakat mendapatkan manfaat yang lebih.
Kemudahan dan fleksibiklitas dari transportasi online mmebantu masyarakat untuk
kegiatan sehari-hari namun adanya kontra dari transportasi umum bertrayek
menjadi permasaklkahan saat ini dimana pemerintah harus membuat kebijakan harga
transportasi onlineda offline dapat berjaklan bersama.
Kebijakan ODOL (Over load and Over
dimension)
Kebijakan
ODOL su=ebernya sudah lama namun baru baru ini lah penindakan yang sangat
tajam.kebijakan ini sangat baik terhadap keberlangsungan infrastuktur jalanan
dimana menurunya tingkat kerusakan jalan yang dihasilkankebijakan ini membuat
para pengguna jalan dapat memanfaatkan dengan baik namun dilain hal itu kita
dapatmenganalisi dari pengimplemtasian kebijakan itu adanya mmebuat tingkat
kemacetan dan biaya harga logistic yang meningkat.
